DPP LPPI ; Stop Kriminalisasi Terhadap Investor Susi,  Bongkar Mafia Hukum

JAKARTA, CBB –Ketua Umum Dewan Pimpinan  Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar melalui siaran persnya, Senin (26/9/2022), mengungkapkan Oknum Mafia hukum kembali lagi terlihat jelas dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap investor asing dengan melampirkan surat dan akta yang diduga kuat palsu di dalam keterangan laporan tersebut, seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa Wang Xiu Juan alias Susi.melihat hal ini adanya dugaan kompolotan oknum oknum mafia hukum di institusi lembaga resmi itu

dengan hal ini Terlihat jelas dalam rangkaian kejadian yang tertuang dalam putusan perkara pidana nomor 110/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 1 Agustus 2022 tertulis bahwa alat bukti yang dijadikan dasar munculnya laporan Polisi di Mabes Polri, dasar surat dakwaan sampai proses Putusan, bebernya.

Lebih lanjut Dedi menyamapaikan, oleh dari itu suda seharus nya investor asing jangan di persulit dan stop kriminalisasi investor, yang kita khawatirkan bila tidak ditangani dengan serius dan segera investor susi yang diduga menjadi korban dari  mafia hukum, jika hal hal seperti ini terjadi Investor pasti akan lari dan bakal hengkang semua dari Indonesia sehingga mengakibatkan terganggunya roda ekonomi dan pembanguanan di Indonesia

mengingat Indonesia sangat membutuhkan investor di berbagai bidang yang harapanya dapat mengangkat economic masyarakat ,,harapnya.

masi kata ketua LPPI ,Informasi yang kami himpun dari berbagai pemberitaan di publik telah diduga kuat terjadi permainan dalam kasus yang menimpa Wang Xiu Juan alias Susi, oleh dari itu kami meminta susi agar dibebaskan karena dia adalah korban, keadilan masih sangat terlihat jelas di negeriku ini

Wang Xiu Juan alias Susi diduga kuat masuk dalam perangkap ‘permainan’ mafia hukum dimana seorang investor sampai mendapat perlakuan kriminalisasi dari para ‘pemain’ hanya bermodalkan surat dan akta yang keterangannya diduga dipalsukan,urainya.

Dedi Siregar menambahkan ,saatnya Pemerintah dan DPR RI perlu mendorong segera dilaksanakan Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia, Jo. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. untuk diketahui bersama  hingga kini banyak oknum Aparat Hukum dan Pemerintah alergi atas lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.imbuhnya.

(RBA)