*Jangan Sampai Uang Rakyat Hanya Jadi Formalitas!*
CBB.COM_SERANG | Selasa 17/11/2026
Pengelolaan anggaran untuk program Sosialisasi Kesehatan di Media Online Lokal pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis.
Aktivis sekaligus Ketua LSM Pasak Bumi, EKI, meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak defensif menghadapi kritik dan dugaan ketidaksesuaian yang disampaikan lembaga kontrol sosial.
Sorotan tersebut berkaitan dengan paket pekerjaan dengan Kode RUP 62249605 yang menggunakan metode e-purchasing melalui e-Katalog Lokal. Berdasarkan dokumen pernyataan sikap LSM PERMAK BANTEN, terdapat sejumlah hal yang dipertanyakan, mulai dari kualifikasi dan legalitas penyedia jasa media daring, proses verifikasi oleh PPK dan tim teknis, pelaksanaan publikasi, hingga realisasi anggaran.
EKI menegaskan, persoalan tersebut jangan dianggap sekadar polemik antarlembaga atau kritik biasa.
ini uang rakyat. Kalau ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan dan pelaksanaannya, jangan dijawab dengan diam. Buka dokumennya, jelaskan prosesnya, dan tunjukkan hasil pekerjaannya kepada publik,”** tegas EKI.
Menurutnya, anggaran publik harus dapat ditelusuri sejak proses pengadaan hingga hasil pekerjaan. Terlebih, program yang berkaitan dengan sosialisasi kesehatan seharusnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana: siapa penyedianya, apa kualifikasinya, apa yang dikerjakan, di mana publikasinya, berapa nilai yang dibayarkan, dan apakah seluruh pekerjaan sesuai kontrak? Kalau semua sudah benar, justru tidak ada alasan untuk takut membuka data,” katanya.
Jangan Berlindung di Balik Administrasi
EKI juga menyoroti pentingnya memastikan pekerjaan publikasi benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar memenuhi dokumen administratif.
Menurutnya, laporan pekerjaan tidak cukup hanya menunjukkan adanya kontrak atau dokumen pencairan. Harus ada bukti bahwa masyarakat memang menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai APBD tersebut.
> **“Jangan sampai administrasinya terlihat lengkap, tetapi substansi pekerjaannya tidak jelas. Publik berhak melihat bukti penayangan, tautan publikasi, kliping pemberitaan, dan bentuk pertanggungjawaban lainnya,”** ujar EKI.
Ia menilai transparansi menjadi cara paling sederhana untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
“Kalau memang seluruh prosesnya sesuai aturan, silakan buktikan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah APBD dibelanjakan secara tepat,” lanjutnya.
EKI: Jika Ada Pelanggaran, Jangan Ada yang Kebal
EKI juga mendorong Inspektorat maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dasar dan bukti yang cukup terkait dugaan maladministrasi, kelalaian dalam proses pengadaan, atau persoalan lain yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Namun, ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan objektif.
> **“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi kalau ada indikasi, periksa. Kalau tidak terbukti, umumkan juga bahwa tidak terbukti. Kalau terbukti ada pelanggaran, jangan ada yang kebal hanya karena berada di lingkungan pemerintahan atau menjadi penyedia,”** tegasnya.
Menurut EKI, prinsip tersebut penting agar fungsi pengawasan masyarakat tidak berhenti menjadi kontroversi di ruang publik.
“Kontrol sosial bukan berarti mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial adalah memastikan pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat dan uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
“Dinkes Harus Berani Menjawab”
EKI meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten memberikan penjelasan resmi terhadap pertanyaan yang telah disampaikan LSM PERMAK BANTEN, khususnya mengenai kualifikasi penyedia, proses verifikasi PPK dan tim teknis, pelaksanaan publikasi, serta realisasi dan pertanggungjawaban anggaran.
“Kami berharap Dinkes Banten tidak melihat kritik ini sebagai serangan. Justru ini momentum untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa tata kelola anggaran kesehatan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak membutuhkan polemik berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah dokumen, bukti pekerjaan, penjelasan resmi, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau bersih, tunjukkan buktinya. Kalau ada masalah, perbaiki dan tindak sesuai aturan. Yang tidak boleh adalah uang rakyat dipertanyakan, tetapi tidak pernah ada penjelasan yang terang,” tutupnya. (Red_Yoso)
Editor_Hambali

Leave a Reply