Temuan Proyek Jalan Kalodran–Jengkol Rp 14.8 M Sulit Di Konfirmasi Ke Pelaksana, ini Jawaban Kepala Satker PJN Wilayah 2 Banten

*Proyek Jalan Kalodran–Jengkol Rp 14.8 M Sulit Di Konfirmasi Ke Pelaksana, ini Jawaban Kepala Satker PJN Wilayah 2 Banten*

CBB.COM_SERANG

Terkait banyaknya temuan dan kejanggalalan dalam pembangunan jalan pada proyek preservasi Kalodran-Jengkol senilai Rp14,8 Milliar Pelaksana PT. ANBILA JAYA KONSTRUKSI, bahkan sudah beberapa awak media mempublikasikan hasil temuan lapangan baik di media online maupun cetak namun seolah2 diduga tidak ditanggapi oleh pihak pelaksana kontraktor maupun PJN Wilayah 2 Banten Selaku penanggung jawab satker yang seharusnya turun lapangan melakukan pemantauan seperti dinas-dinas lainnya 19/11/2026.

Ketika tim media dan perwakilan masyarakat Prabu (Kasepuhan Masyarakat Lingkungan Proyek setempat) konfirmasi ke pihak PJN Wilayah 2 Banten selaku penanggung jawab Satker PJN 2 yang beralamat di Pakupatan Serang, Banten melalui sekretaris PJN W 2 Tiara menyampaikan meminta harus menyampaikan surat resmi ke pihak kantor terlebih dahulu, “Silahkan saja pak tapi kirimkan dulu surat baik itu Media, Lembaga atau lainnya”, imbuh Tiara.

Menanggapi hal tersebut Prabu selalu masyarakat (Kasepuhan Padepokan Belut Putih Banten) bersama tim media langsung menyambangi kantor PJN Wilayah 2 Banten dan setelah lama menunggu diluar akhirnya di temui Pimpinan PJN 2 Rizky dan timnya. Saat diruangan langsung membicarakan pada pokok pertemuan sekaligus menyampaikan pada setiap instansi baik itu Media, LSM, Ormas, Lembaga jika ingin mengadakan kunjungan harus pengajuan melalui Surat (kop resmi) sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh sekretaris Tiara.

Menanggapi hal tersebut tim media menyampaikan dalam tupoksi tugas sebagai jurnalis sudah diatur dalam kode etik jurnalistik yang berlandaskan hukum UU PERS No. 40, Thn 1999, dan UU KIP dalam tupoksi kerja baik wawancara langsung maupun melalui undangan resmi untuk kepentingan konfrensi pers.

Sementara terkait pembangunan Proyek yang senilai Rp 14,8 Milliar ketika ditanya adanya temuan-temuan diduga baik itu spec, maupun material bahkan termasuk progress secara teknis termasuk beberapa kali menyambangi penanggung jawab pelaksana proyek atau pun konsultan di lapangan namun diduga sengaja menghindar, Rizky Kepala Satker PJN 2 memulai pernyataannya menyampaikan dimulai dari bagi yang berkunjung harus mengajukan surat yang berkop resmi, hal tersebut dimaksudkan karena banyaknya media-media yang diduga tidak tersertifikasi dan adanya keraguan instansi PJN 2 dalam pembuatan berita yang seolah-ola selalu menyudutkan pihak pelaksana (Penanggung jawab proyek) jadi dianggap yg tidak memiliki Sertifikasi kewartawanan atau tidak Capability.

Perlu diketahui bahwa setiap Anggota Wartawan yang bernaung di PT. PERS dan terdaftar di Box Redaksi adalah wartawan resmi dan dilindungi oleh UU Pers No. 40, Thn 1999 bekerja sesuai kode etik jurnalistik di bawah naungan Pimpinan Redaksi.

Selanjutnya saat di konfirmasi ke Rizky selaku pimpinan Satker PJN 2 Banten terkait sulitnya ditemui pelaksana di lapangan dalam rangka mengkomunikasikan terhadap adanya temuan-temuan baik yang berhubungan dengan material, teknis, qualitas progress termasuk Desig drawing konstruksi (DED) yang diduga Pelaksana proyek preservasi jalan Kalodran+Jengkol yang senilai Rp 14.8 Milliar tersebut diduga menyembunyikan dan menghindar dari para awak media, Rizky menyampaikan sanggahan mengelak tidak adanya Penanggung Jawab /Pelaksana di lapangan dikarenakan banyak proyek yang harus di tangani (harus berkeliling) ke proyek-proyek lain juga.

Pernyataan ini sangat mengejutkan jika hanya satu orang mengawasi beberapa pekerjaan bahkan puluhan proyek tanpa ada yang di percayakan stand by sudah pasti pengerjaan tidak akan maksimal, minimnya pengawasan di lapangan termasuk keberadaan konsultan pengawas sesuai jadwal yang sudah di bayar oleh negara/ kas negara tidak akan maksimal dalam melakukan pengawasan. Hal ini menjadi perhatian pada seluruh Pelaksana proyek, “Yah jelaslah kalau tidak diawasi oleh setiap pelaksanaan proyek pemerintah, menurut saya pasti tidak maksimal baik dari hasil progress pengerjaan maupun spesifikasi material”, imbuh Prabu yang ikut dalam pertemuan sesaat setelah keluar dari ruangan.

Terkait tidak adanya di tempelkan DED proyek drawing konstruksi bilamana ada masyarakat yang ingin melihat, diduga tidak di perbolehkan dilihat oleh siapapun atau diduga di sembunyikan, Rizky menyampaikan Drawing tidak di ijinkan di perlihatkan kecuali ijin Pengawas, sementara Pengawas tidak berada di lapangan. Di dalam aturan undang-undang masyarakat sebagai stackholder berhak mengetahui apapun yang berhubungan dengan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari uang pajak rakyat sesuai dengan UU KIP bukan hanya cuma papan nama proyek yang bisa di lihat.

Dari penjelasan Kepala Satker PJN Wilayah 2 Banten Rizky dapat di simpulkan setiap adanya pelaksanaan pembangunan jalan tidak ingin di intervensi atau di awasi oleh masyarakat melalui kontrol sosial, atau lembaga lainnya selanjutnya media yang di anggap resmi adalah media yang bersertifikasi yang tidak bersertifikat dianggap tidak bisa menulis.

Sampai berita ini di turunkan gabungan wartawan nasional melalui organisasi masing-masing wartawan khususnya wilayah Banten berencana akan mengadakan rapat pertemuan menyikapi semua progress pembangunan proyek jalan yang ada di Propinsi Banten. (Lor/red)

 

Editor_Hambali

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*