6 Dapur SPPG di Gunungsari Diduga Abaikan UMKM Lokal, Ratusan Juta Rupiah Per Bulan Mengalir ke Luar Daerah

Ketua Himpunan Mahasiswa gunung sari (HIMAGU)

 

Gunungsari, Banten_CBB.COM

Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Gunungsari menuai sorotan. Dari enam dapur SPPG yang beroperasi, tidak satu pun diketahui melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai pemasok bahan baku, penyedia jasa katering, maupun produk pendamping makanan.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan rantai pasok lokal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap dapur SPPG berpotensi mengelola anggaran hingga ratusan juta rupiah per bulan. Namun, sebagian besar kebutuhan bahan baku disebut berasal dari luar Kecamatan Gunungsari, sehingga manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat setempat tidak berjalan optimal.

Pelaku UMKM di sektor kuliner, pertanian, hingga peternakan mengaku tidak pernah mendapat kesempatan mengikuti proses seleksi atau pengadaan vendor untuk kebutuhan dapur SPPG.

“Kami kecewa. Dapurnya ada di Gunungsari, penerima manfaatnya anak-anak Gunungsari, tetapi perputaran ekonominya justru mengalir ke luar daerah. Padahal UMKM lokal siap memenuhi standar kualitas dan harga yang kompetitif,” ujar Gunawan, pelaku UMKM Gunungsari.

Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2024, pelaksanaan program pemenuhan gizi diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha lokal, kelompok tani, peternak, dan koperasi.

Karena itu, sejumlah pelaku usaha dan masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pengelola SPPG di Gunungsari untuk membuka informasi terkait proses seleksi vendor dan memberikan kesempatan yang adil bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi.

Selain itu, Pemerintah Kecamatan Gunungsari juga diminta aktif mengawal pelaksanaan program agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Masyarakat menilai keberhasilan program SPPG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Program gizi seharusnya tidak hanya mengenyangkan anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi warga di sekitar dapur pelayanan,” tegas salah satu perwakilan pelaku UMKM.

 

Editor_Yoso