DELLY PERTANYAKAN TRANSPARANSI UNIBA, FURTASAN ALI YUSUF DISOROT DALAM KONTEKS TATA KELOLA

*FURTASAN ALI YUSUF DISOROT DALAM KONTEKS TATA KELOLA*

CBB.COM_ SERANG

Transparansi Universitas Bina Bangsa (UNIBA) dipertanyakan Tubagus Delly Suhendar terkait permohonan informasi publik mengenai kerja sama UNIBA dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Permohonan Nomor 024/PI/TDS/VII/2026 tanggal 24 Juli 2026 meminta dokumen MoU, PKS turunan, dasar kewenangan pejabat penandatangan, Statuta UNIBA, penunjukan LPPM, laporan pelaksanaan dan evaluasi, serta informasi pembiayaan kerja sama.

Menurut Delly, permohonan tersebut tidak memperoleh jawaban sebagaimana yang diharapkan. Keberatan Nomor 025/KB/TDS/VIII/2026 kemudian diajukan pada 18 Agustus 2026, namun menurut pemohon juga tidak mendapat tanggapan hingga batas waktu yang diperhitungkan berakhir 29 September 2026.

Sengketa selanjutnya diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada 30 September 2026 dan terdaftar dengan Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2026.

Dalam Pemeriksaan Awal 7 Oktober 2026, menurut keterangan Panitera yang disampaikan dalam persidangan, panggilan telah disampaikan kepada UNIBA dan upaya komunikasi melalui WhatsApp juga telah dilakukan, namun tidak memperoleh tanggapan. Pada agenda tersebut, UNIBA disebut tidak hadir.

“Kami meminta informasi dan klarifikasi berdasarkan dokumen, bukan membuat kesimpulan. Jika informasi tidak dapat diberikan, tentu harus ada dasar dan penjelasan yang jelas. Begitu pula ketika sengketa telah masuk ke Komisi Informasi, publik berhak mengetahui sikap Termohon,” ujar Tubagus Delly Suhendar.

Delly juga menyoroti aspek tata kelola kelembagaan karena nama Furtasan Ali Yusuf disebut dalam dokumen kajian pemohon berkaitan dengan struktur yayasan penyelenggara UNIBA.

“Pertanyaannya bukan menuduh pribadi tertentu, tetapi apakah struktur yayasan mengetahui persoalan ini dan telah meminta penjelasan kepada pengelola UNIBA,” Pungkasnya.

Menurut Delly, publik kini menunggu klarifikasi UNIBA mengenai penerimaan permohonan informasi, alasan belum diberikannya informasi, status panggilan Komisi Informasi, ketidakhadiran dalam Pemeriksaan Awal, serta pelaksanaan, evaluasi dan pembiayaan kerja sama dengan Pemprov Banten.Tutupnya. (Red_Yoso)

 

Editor_Hambali